Jakarta,
(Analisa). Aksi unjuk rasa terkait film Innocence of muslims di Kedubes
AS kemarin berakhir ricuh. Pemerintah kembali mengimbau agar masyarakat
tidak melakukan aksi anarkis dalam setiap unjuk rasa.
"Saya
kira kebijakan pemerintah, demokrasi, unjuk rasa, menyampaikan
pendapat, itu kan keniscayaan yang diperkenankan, yang diizinkan. Tapi
sudah barang tentu harus juga berdampingan dengan kepatuhan kita pada
hukum, pada ketertiban, dan ketenteraman masyarakat," ujar Menko
Polhukam Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/9).
Menurut Djoko kebebasan berpendapat harus dibatasi jika mengganggu
kebebasan orang lain. "Kalau ada pelaku-pelaku tindakan seperti itu ya
hukum yang harus ditegakkan," jelasnya.
Kan ini terkait satu ormas yang selalu berulang kali kasusnya, ada
tindakan tegas gak dari pemerintah? "Ya kan sudah ditindak ada empat
orang itu (yang ditangkap). Yang penting yang melakukan tindakan
melanggar hukum itu ditindak, itu saja," kata Djoko.
Sementara itu Menlu Marty Natalegawa mengatakan Indonesia sudah
menyampaikan kecaman kepada AS terkait film yang memicu keresahan warga
muslim dunia itu. Hari ini dalam rapat kabinet, dirinya akan melaporkan
berbagai hal tersebut kepada presiden. "Tentu, siapa yang tidak
mengecam, pemerintah Amerika saja mengecam apalagi kita. Sudah
(disampaikan)," kata Marty.
Mengenai permintaan peningkatan keamanan di kantor-kantor kedubes
negara sahabat di Jakarta, Marty mengatakan hal tersebut sudah sejak
lama dilakukan.
"Saya kira sampai saat ini semenjak dari awal sudah ada upaya
peningkatan pengamanan dari perwakilan asing di Jakarta bukan hanya
kedubes AS. Saya kira pemerintah Amerika dan negara sahabat lainnya
juga sudah mengetahui langkah-langkah yang ditempuh pemerintah,"
tutupnya.
Tifatul: Sudah 16 URL Diblokir
Sejak video yang meresahkan umat Islam dunia, "Innocence of Muslims"
beredar di internet, pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah
proaktif, salah satunya adalah pemblokiran alamat situs yang
menayangkan video provokatif tersebut. Menkominfo Tifatul Sembiring
mengatakan pemerintah telah memblokir 16 alamat situs (URL).
"Dari hari pertama kita sudah melakukan blokir, antisipasi atas arahan
dari menko Polhukam (Djoko Suyanto). Kita bekerja sama dengan pengelola
YouTube. YouTube itu di bawah Google ya. Pada hari itu juga sorenya
sudah berhasil dilakukan blokir terhadap 16 URL, kira-kira pekan lalu.
Kemudian setelah hilang, memang mereka blokir untuk Indonesia saja
kemudian ada yang upload lagi, kita proses lagi," ujar Menkominfo
Tifaul Sembiring di Istana Negera, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).
Tifatul mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan
pelacakan alamat-alamat situs yang masih memuat video itu. Sebab
menurutnya, masih ada saja orang yang sengaja menguploadnya ke dunia
maya. Terutama peng-upload yang berada di luar negeri yang tidak dapat
dicegah.
"Itu di luar negeri, saya nggak hitung juga berapa. Kalau di luar
negeri tidak bisa, kalau di sini (yang upload) kita tangkap. Nggak ada
yang upload dari dalam negeri. Kalau dari dalam negeri bisa dicari
orangnya, tapi kalau dikirim ke luar, kita nggak bisa. Rata-rata dari
luar, bisa diblokir," tutur Tifatul.
Tifatul juga mengatakan tidak mungkin untuk meminta penutupan Google
ataupun YouTube. Sebab keberadaan video penghinaan terhadap Nabi
Muhammad di Youtube itu tidak dilakukan oleh perusahaan bersangkutan
melainkan pengguna.
"Ya nggak mungkinlah, salahnya apa? Bukan mereka yang menayangkan
penggunanya yang upload. TV-nya saja dimatikan, jangan emosionallah
kita atasi persoalan kita satu persatu. Google juga dipakai untuk
banyak hal positif, untuk riset dan segala macam. jangan main
tutup-tutup saja ya. Situs cari jodoh juga ada," imbuhnya. (dtc)
